Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi sepele rencana sejumlah anggota DPRD DKI yang ingin menggunakan hak interpelasi terkait persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Menurutnya, alasan para anggota DPR itu tidak berdasar.
"Kalau interpelasi biasa, enggak interpelasi saja sudah nanya-nanya kita kok. Itu gaya-gayaan saja," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/5). Ahok juga menyebut anggota DPRD belagu banget.
Selain Ahok, warga juga melawan interpelasi tersebut. Berikut 5 perlawanan warga dari berbagai elemen yang dirangkum merdeka.com:
1. Bener-bener lucu
Rencana DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait kisruh Kartu Sehat Jakarta (KJS) dianggap dagelan politik. Pasalnya, tarif untuk pengobatan per paket menggunakan sistem INA CBGs mengakibatkan dua rumah sakit swasta, RS Thamrin dan RS Admira mengundurkan diri dari peserta pelayanan pasien pengguna KJS.
Ormas sayap PDIP, Taruna Merah Putih menilai Hak interpelasi program KJS yang akhirnya berwacana pada impeachment terlalu berlebihan dan cenderung seperti dagelan politik para politikus yang berkantor di Jalan Kebon Sirih itu.
"Atas dasar apa mereka (DPRD) mau meng-impechment Pak Jokowi? Ini kok seperti dagelan politik anggota dewan. KJS itu program baik yang didukung masyarakat Jakarta kan? Terlalu berlebihan itu, orang-orang itu," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta, Charles Honoris saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/5).
Calon anggota legislatif DPR RI 2014 dari Dapil III DKI Jakarta PDIP ini mengatakan para wakil rakyat tersebut tidak mencari sensasi dengan memanfaatkan persoalan KJS. Sebab, program tersebut ditujukan untuk rakyat sehingga tidak membingungkan warga.
"Mereka harusnya cerdas ya, KJS itu apa? Selama ini kan, dinikmati warga Jakarta. Janganlah buat sensasi yang merugikan rakyat. Kasihan rakyatnya," jelasnya.
Ia mengaku kaget saat mendengar kabar impeachment Joko Widodo yang akan dilakukan sebagian anggota DPRD DKI. Karena, ia merasa program Jokowi-Ahok bertujuan untuk kesejahteraan warga Ibukota.
Ormas sayap PDIP, Taruna Merah Putih menilai Hak interpelasi program KJS yang akhirnya berwacana pada impeachment terlalu berlebihan dan cenderung seperti dagelan politik para politikus yang berkantor di Jalan Kebon Sirih itu.
"Atas dasar apa mereka (DPRD) mau meng-impechment Pak Jokowi? Ini kok seperti dagelan politik anggota dewan. KJS itu program baik yang didukung masyarakat Jakarta kan? Terlalu berlebihan itu, orang-orang itu," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta, Charles Honoris saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/5).
Calon anggota legislatif DPR RI 2014 dari Dapil III DKI Jakarta PDIP ini mengatakan para wakil rakyat tersebut tidak mencari sensasi dengan memanfaatkan persoalan KJS. Sebab, program tersebut ditujukan untuk rakyat sehingga tidak membingungkan warga.
"Mereka harusnya cerdas ya, KJS itu apa? Selama ini kan, dinikmati warga Jakarta. Janganlah buat sensasi yang merugikan rakyat. Kasihan rakyatnya," jelasnya.
Ia mengaku kaget saat mendengar kabar impeachment Joko Widodo yang akan dilakukan sebagian anggota DPRD DKI. Karena, ia merasa program Jokowi-Ahok bertujuan untuk kesejahteraan warga Ibukota.
"Saya ikutin loh kebijakan dan program Pak Jokowi-Ahok. Semua pro rakyat kok. Kaget aja dengar impeachment Jokowi. Bener-bener lucu," tandasnya.
2. Petisi bubarkan DPRD
Rencana sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi dalam kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) langsung mendapat respons dari publik. Sejumlah orang langsung membuat petisi untuk membubarkan DPRD DKI.
Petisi itu digalang lewat change.org. Petisi ini dibuat pada Kamis (23/5) kemarin. Petisi ini dibuat oleh akun landry arieffianto.
"Karena anggota menghambat dan menjegal program-program Gubernur dan Wakil Gubernur yang pro rakyat" demikian alasan membuat petisi membubarkan DPRD DKI.
Sejak dibuat petisi ini, sudah banyak orang yang mendukung. Hingga pukul 11.00 WIB, Jumat (24/5), yang mendukung petisi ini sudah berjumlah 40 orang.
Penggalangan hak interpelasi ini digulirkan oleh Asraf Ali, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta. Menurut anggota DPRD dari Partai Golkar ini, sudah ada 32 anggota DPRD yang sudah menandatangani hak interpelasi. Bahkan, ia mengancam dari hak interpelasi bisa berujung ke impeachment atau pemakzulan.
Menurut Asraf, hak interpelasi ini dapat membahayakan Jokowi jika benar-benar digunakan. "Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika sampai hak interpelasi ini benar-benar dipakai," ujarnya.
Petisi itu digalang lewat change.org. Petisi ini dibuat pada Kamis (23/5) kemarin. Petisi ini dibuat oleh akun landry arieffianto.
"Karena anggota menghambat dan menjegal program-program Gubernur dan Wakil Gubernur yang pro rakyat" demikian alasan membuat petisi membubarkan DPRD DKI.
Sejak dibuat petisi ini, sudah banyak orang yang mendukung. Hingga pukul 11.00 WIB, Jumat (24/5), yang mendukung petisi ini sudah berjumlah 40 orang.
Penggalangan hak interpelasi ini digulirkan oleh Asraf Ali, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta. Menurut anggota DPRD dari Partai Golkar ini, sudah ada 32 anggota DPRD yang sudah menandatangani hak interpelasi. Bahkan, ia mengancam dari hak interpelasi bisa berujung ke impeachment atau pemakzulan.
Menurut Asraf, hak interpelasi ini dapat membahayakan Jokowi jika benar-benar digunakan. "Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika sampai hak interpelasi ini benar-benar dipakai," ujarnya.
3. Petisi Rakyat
Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) membuat petisi rakyat. Mereka melawan niatan DPRD DKI Jakarta yang ingin menginterpelasi Jokowi-Ahok soal Kartu Jakarta Sehat.
"Hak interpelasi (bertanya) adalah hak politik yang melekat pada anggota legislatif. Namun penggunaan hak interpelasi untuk menghadang program prorakyat Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digulirkan Gubernur DKI Joko Widodo merupakan tindakan semena-mena DPRD DKI yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Jakarta," kata Noldrin, pengurus DPN Repdemkepada merdeka.com, Minggu (26/5).
Mereka pun mengundang warga Jakarta untuk ikut menandatangani petisi bertajuk tolak Interpelasi DPRD DKI Jakarta dan Tolak Komersialisasi Rumah Sakit terhadap Pasien miskin. Rencananya penandatanganan petisi digelar pukul 13.00 WIB di Kantor DPN Repdem, Jalan Cikini 1, No.3B, Menteng, Jakpus.
"Siapa saja boleh datang dan menandatangani petisi rakyat ini," kata Noldrin.
Rencananya setelah ditandatangani, mereka akan membawa petisi ini ke DPRD. Mereka juga menolak Jokowi digulingkan sebagai Gubernur.
"Kita serahkan nanti ke DPRD," tutupnya.
"Hak interpelasi (bertanya) adalah hak politik yang melekat pada anggota legislatif. Namun penggunaan hak interpelasi untuk menghadang program prorakyat Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digulirkan Gubernur DKI Joko Widodo merupakan tindakan semena-mena DPRD DKI yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Jakarta," kata Noldrin, pengurus DPN Repdemkepada merdeka.com, Minggu (26/5).
Mereka pun mengundang warga Jakarta untuk ikut menandatangani petisi bertajuk tolak Interpelasi DPRD DKI Jakarta dan Tolak Komersialisasi Rumah Sakit terhadap Pasien miskin. Rencananya penandatanganan petisi digelar pukul 13.00 WIB di Kantor DPN Repdem, Jalan Cikini 1, No.3B, Menteng, Jakpus.
"Siapa saja boleh datang dan menandatangani petisi rakyat ini," kata Noldrin.
Rencananya setelah ditandatangani, mereka akan membawa petisi ini ke DPRD. Mereka juga menolak Jokowi digulingkan sebagai Gubernur.
"Kita serahkan nanti ke DPRD," tutupnya.
4. Kerahkan ribuan kader
Kisruh program Kartu Jakarta sehat (KJS) mencuatkan wacana interpelasi DPRD DKI terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai wacana interpelasi yang diusung sejumlah anggota DPRD terlalu lebay.
"Ketika dalam perjalanan program ini terjadi masalah, itu harusnya diperbaiki lagi sistemnya bukan malah interpelasi," kata Prasetyo saat dihubungi wartawan, Jumat (24/5).
Jika anggota DPRD tetap ngotot untuk menggelar interpelasi, dirinya tak segan-segan menurunkan ribuan pasukan kotak-kotak yang sejak awal mendukung pemenangan Jokowi melenggang menjadi orang nomor satu Jakarta.
"Kita tak segan-segan menurunkan ribuan orang untuk mengawal Jokowi," katanya dengan nada mengancam.
Sejak KJS diluncurkan pada 10 November tahun lalu, Prasetyo menegaskan bahwa program unggulan Jokowi itu sangat dinanti dan diminati warga Jakarta. Hal ini terlihat dengan melonjaknya jumlah pasien pengguna KJS.
"Ketika dalam perjalanan program ini terjadi masalah, itu harusnya diperbaiki lagi sistemnya bukan malah interpelasi," kata Prasetyo saat dihubungi wartawan, Jumat (24/5).
Jika anggota DPRD tetap ngotot untuk menggelar interpelasi, dirinya tak segan-segan menurunkan ribuan pasukan kotak-kotak yang sejak awal mendukung pemenangan Jokowi melenggang menjadi orang nomor satu Jakarta.
"Kita tak segan-segan menurunkan ribuan orang untuk mengawal Jokowi," katanya dengan nada mengancam.
Sejak KJS diluncurkan pada 10 November tahun lalu, Prasetyo menegaskan bahwa program unggulan Jokowi itu sangat dinanti dan diminati warga Jakarta. Hal ini terlihat dengan melonjaknya jumlah pasien pengguna KJS.
5. Turun ke jalan
Perindo menolak dan melawan upaya pemakzulan Jokowi oleh DPRD DKI Jakarta. "Karena ini adalah bentuk ketakutan terakhir mereka dengan menggunakan kekuasaan untuk mendongkel pemimpin yang kita pilih dengan cinta, bukan dengan uang," ungkap Wakil Ketua Umum DPP Perindo Andi Saiful Haq dalam rilisnya yang diterima merdeka.com
Andi menyerukan kepada kepada seluruh kader Perindo DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mengamankan keputusan organisasi ini. Dan berdiri di garda terdepan melawan kehendak DPRD DKI Jakarta yang anti kepentingan rakyat banyak.
"Seluruh warga DKI Jakarta untuk tidak lagi memilih para partai politik, anggota DPRD maupun wakil-wakil rakyat lainnya, yang telah terlibat dalam upaya pemakzulan ini," ujar Andi.
Dia juga meminta, seluruh warga DKI Jakarta untuk turun ke jalan, menolak dan melawan upaya pemakzulan ini. Atau kita akan menggadaikan nasib anak cucu kita kepada partai-partai yang tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Andi menyerukan kepada kepada seluruh kader Perindo DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mengamankan keputusan organisasi ini. Dan berdiri di garda terdepan melawan kehendak DPRD DKI Jakarta yang anti kepentingan rakyat banyak.
"Seluruh warga DKI Jakarta untuk tidak lagi memilih para partai politik, anggota DPRD maupun wakil-wakil rakyat lainnya, yang telah terlibat dalam upaya pemakzulan ini," ujar Andi.
Dia juga meminta, seluruh warga DKI Jakarta untuk turun ke jalan, menolak dan melawan upaya pemakzulan ini. Atau kita akan menggadaikan nasib anak cucu kita kepada partai-partai yang tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
