Para tentara yang memberontak pada Kamis (26/1) dini hari itu dikabarkan telah menahan Menteri Pertahanan Papua Nugini.
Insiden ini diduga keras terkait dengan perebutan kursi perdana menteri antara Peter O' Neill dan Sir Michael Somare yang sudah berlangsung selama enam bulan terakhir.
Pemimpin pemberontakan Kolonel Purnawirawan Yaura Sasa mendeklarasikan dirinya sebagai komandan angkatan bersenjata setelah memberlakukan status tahanan rumah Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Francis Agwi.
Brigjen Francis Agwi dikenal sebagai salah satu pendukung Peter O'Neill.
Kolonel Sasa -yang pernah menjadi atase pertahanan PNG di Indonesia itu- membantah telah melakukan pemberontakan.
Dia bersikeras tindakannya itu adalah perintah dari Perdana Menteri Sir Michael Somare.
"Tugas saya adalah mengembalikan integritas dan kehormatan konstitusi dan sistem peradilan," kata Sasa dalam jumpa pers di markas besar angkatan bersenjata.
"Saya sekarang menyerukan kepada kepala negara untuk mengembalikan posisi Sir Michael sebagai perdana menteri," tambah Sasa.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu sepekan, lanjut Sasa, maka dia akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Namun, tak lama setelah pernyataan ini, Deputi Perdana Menteri Belden Namah mengatakan 15 dari sekitar 30 orang anak buah Kolonel Sasa telah ditahan.
Kepada wartawan Namah menegaskan tindakan sejumlah prajurit itu tidak mendapat dukungan luas angkatan bersenjata.
Perebutan kekuasaan
"Saya sekarang menyerukan kepada kepala negara untuk mengembalikan posisi Sir Michael sebagai perdana menteri."
Insiden ini merupakan konflik terkini dari sengketa kekuasaan antara Peter O'Neill dan Sir Michael Somare yang memperebutkan kursi perdana menteri.
Pada Maret 2011, Sir Michael berangkat ke luar negeri untuk menjalani perawatan jantungnya.
Kemudian pada Juni, keluarga Sir Michael mengatakan dia mengundurkan diri dari panggung politik, sebuah pernyataan yang kemudian dibantah Sir Michael Somare.
Sir Michael selanjutnya tetap berada di luar negeri selama lima bulan. Namun pada bulan Agustus parlemen PNG mengumumkan posisi perdana menteri yang kosong dan memutuskan Sir Michael tak lagi menjabat perdana menteri negeri itu.
Dalam pemungutan suara di parlemen 70 suara memilih Peter O'Neill untuk menggantikan pejabat Perdana Menteri Sam Abal.
Namun pada Desember 2011, Mahkamah Agung menyatakan tindakan parlemen memilih O'Neill menjadi perdana menteri menyalahi peraturan.
Tiga dari lima hakim mahkamah agung menyatakan bahwa jabatan Sir Michael Somare sebagai perdana menteri harus dikembalikan.
Sayangnya, O'Neill yang didukung pegawai pemerintah dan secara efektif telah menjalankan pemerintahan menolak untuk menyerahkan jabatan.
Pekan lalu, Sir Michael datang ke parlemen sambil membawa keputusan mahkamah agung dan meminta agar jabatannya dipulihkan.
Namun parlemen menolak permintaan Sir Michael Somare itu.
