Sedangkan harga tanah di lokasi semburan yang ia beli tanah sudah 10-20 kali lipat nilai jual obyek pajak. “Harga NJOP-nya Rp 60.000, kami jual Rp 1,2 juta,” kata pengusaha kelompok Bakrie sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu.
Ical kembali menyebut semburan Lapindo sebagai fenomena alam yang tidak pernah berhenti selama 30 tahun. "Bisa dibayangkan, tragedi muncrat lumpur ke permukaan mungkin dalam 30 tahun tak akan terselesaikan," kata Ical. “Sebenarnya berat karena setiap bulan kami harus mengeluarkan dana Rp 100 miliar.”
Tapi baru-baru ini, muncul informasi pemerintah kembali menganggarkan dana Rp 1,3 triliun anggaran perubahan 2012 untuk masalah yang ditimbulkan akibat pengeboran perusahaan Lapindo Brantas itu. (Baca: Negara Tanggung Korban Lapindo Rp 7,2 Triliun)
Dana itu sudah masuk Pasal 18 Undang-Undang APBN-Perubahan 2012. Dana yang dibebankan kepada negara ini akan dipakai buat melunasi pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area bencana. (Baca: Negara Menanggung Ganti Rugi Lapindo)
Padahal pemerintah tak hanya tahun ini saja menggelontorkan duit dari pajak-pajak rakyat untuk masalah lumpur di Porong, Sidoarjo. Sejak 2006 APBN sudah dialokasikan. Berikut uang yang dikeluarkan Negara:
2006 : Rp 6,3 miliar
2007 : Rp 500 miliar (terealisasi Rp 114,18 miliar)
2008 : Rp 1.1 triliun (terealisasi Rp 513,1 miliar)
2009 : Rp 1.1 triliun
- Untuk penyelesaian tanah 3 desa Rp 227 miliar
- Untuk relokasi arteri raya Porong Rp 523 miliar
- Untuk pembangunan infrastruktur Rp 241 miliar
- Untuk bantuan sosial kemasyarakatan : Rp 59 miliar
* (terealisasi Rp 592,1 miliar)
2010 : Rp 1,216 trilun
- Bidang Pembangunan Infrastruktur Rp 421 miliar
- Bidang sosial : Rp 208 miliar antara lain untuk
a. Penyuluhan Rp 297 juta
b. Jual beli tanah Rp 101 miliar
c. Pelatihan teknis Rp 761 juta
- Bidang Operasi : Rp 89 miliar antara lain untuk
a. Pengalihan lumpur ke kali Porong Rp 48 miliar
b. Pengadaan alat berat : Rp 39 miliar
- Bidang Sekertariat, antara lain untuk
a. Pembayaran gaji Rp 12 miliar
b. Operasional kantor Rp 3 miliar
*(terealisasi Rp 636 miliar)
2011 : Rp 1,2 triliun
2012 : Rp 1,3 triliun
